• 0

Jasa Konsultan Pajak

Category : Uncategorized

Cari Jasa Konsultan Pajak

Tentang Duta Of Tax Kami adalah konsultan pajak profesional, menawarkan hasil yang terbaik dalam pajak dan akuntansi untuk Anda dan Bisnis Anda. Duta Of Tax didirikan pada Maret 2016. Meskipun kami dihitung sebagai pendatang baru, mitra dan tim senior kami adalah anggota ahli dalam hal akuntansi dan pajak. Kami percaya bahwa komitmen kami untuk kualitas dan pengalaman kami akan memberikan pelayanan yang optimal. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang untuk memiliki Anda sebagai klien kami.

  1. Pemenuhan Pajak

Memenuhi kewajiban pajak kepada otoritas pajak, terdiri dari menghitung, menyiapkan, membayar kewajiban pajak dan pelaporan ke KPP.

B. Perencanaan Pajak Membuat rencana yang tepat dan efisiensi beban pajak sesuai dengan peraturan pajak saat ini.

C. Ulasan PajakMeninjau dan menganalisis laporan keuangan atau transaksi tertentu dengan pertimbangan aspek pajak dan menghitung kewajiban pajak.

D. Sistem pajak dan Prosedur Desain      Merancang sistem pajak dan prosedur sesuai dengan kebutuhan pembayar pajak.

E. Jasa Lainnya Administrasi Pajak Mengatur kebutuhan administrasi lainnya, mis: permintaan utama dan cabang NPWP, PKP surat keputusan, mengubah alamat KPP atau lokasi usaha, surat pelepasan pajak, sentralisasi PPN, dan lain-lain.

F. Paket Perpajakan Dengan pengalaman kami dalam kepatuhan pajak, Kami dapat mendukung Anda secara profesional dengan persiapan pengembalian pajak perusahaan Anda dan mengurus semua proses kepatuhan pajak. Dengan menjaga saat ini di hukum pajak dan regulasi terbaru, kami memberikan Anda dan memperbarui perusahaan Anda dengan keahlian perpajakan dan pengetahuan sepanjang tahun.

Dalam paket ini, Kami memberikan Anda kepatuhan pajak dan ulasan pajak seperti :

– Pemeliharaan General Ledger dan meninjau semua transaksi pajak

– Persiapan Fiskal Laporan Keuangan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan – Persiapan Bulanan Pajak dan pengajuan untuk PPN, Pajak Payroll dan pajak penghasilan – Tahunan persiapan Pajak dan pengajuan- Mengadakan konsultasi Pajak dan update dengan Peraturan Pajak baru.

Biaya / bulan (tidak termasuk PPN 10%): • Non – PPN Perusahaan Terdaftar: mulai dari Rp 1.000.000 • Perusahaan Terdaftar PPN: mulai dari Rp 1.500.000 • Kegiatan Zero: mulai dari Rp 500.000 • Individu Tahunan Pajak: mulai dari Rp 3.000.000 / tahun

CV Duta Karya Putra Duta of TaxJl. Swadaya Raya No 51 Blok A1

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Bintaro Sektor 9 Tangerang Selatan www.konsultan-pajak.id

Rio Call / WA 08111599899


  • 0

UKL-UPL Celah bagi Kerusakan Lingkungan Hidup?

Category : Uncategorized

UKL-UPL Celah bagi Kerusakan Lingkungan Hidup?


Mendapatkan proyek mengenai lingkungan hidup (LH) dan bekerja dengan tim terkait dengan pengadaan dokumen yang berhubungan dengan LH merupakan pengalaman tersendiri bagi saya. Terkait dengan karir yang saya tekuni, proyek ini adalah ranah baru bagi saya untuk mengetahui seperti apa sih dokumen-dokumen yang terkait atau berhubungan dengan LH. Proyek itu adalah membuat “buku” panduan penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL. “Sebagian Buku Panduan UKL-UPL (dok pribadi)” Apa itu UKL-UPL? UKL adalah singkatan dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan UPL adalah singkatan untuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. UKL-UPL muncul terkait dengan PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL wajib melakukan UKL dan UPL. Jadi, segala kegiatan yang tidak termasuk dalam Permen LH No. 11/2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL, wajib menyusun dokumen UKL-UPL. Apa artinya bagi saya saat menggarap proyek ini? Seiring dengan waktu berjalan, saya mendapatkan sebuah gambaran bahwa UKL-UPL menjadi semacam ketatalaksanaan LH selain AMDAL. Jadi, terkait hal yang berhubungan dengan aktivitas yang berhubungan dengan LH dokumen UKL-UPL menjadi semacam penjabaran secara tertulis tentang bagaimana mengelola LH sebelum maupun sesudah kegiatan berlangsung yang berhubungan atau tidak lepas dari lingkungan sekitarnya. Dokumen UKL-UPL sendiri menjadi semacam patokan bahwa aktivitas kita terkait dengan lingkungan berjalan aman-aman saja dan yang berhubungan dengan pergeseran atau kerusakan LH itu sudah diminimalisir dari awal pengerjaannya. Detail dokumen UKL-UPL pun secara fungsional menjadi syarat bagi pemrakarsa untuk dijadikan acuan dalam menyempurnakan desain usulan kegiatannya terkait dengan tempat/lingkungan dimana ia beroperasi. Sementara itu, adanya dokumen UKL-UPL secara umum menjadi syarat bagi pemerintah (dalam hal ini instansi terkait) untuk memberikan izin beraktivitas pemrakarsa apakah, terkait dengan pemantauan dan pengelolaan LH, sudah layak atau memadai untuk melakukan usahanya. Dengan begitu, baik pemrakarsa usaha/kegiatan diawal-awal aktivitasnya sudah berkewajiban memberikan “penggambaran umum” pada pemerintah seperti apakah kegiatannya akan berlangsung (terkait dengan LH). Sedangkan dari sisi pemerintah dokumen UKL-UPL menjadi acuan pertama dalam mengawasi kebenaran berlangsungnya kegiatan pemrakarsa yang tidak menimbulkan dampak terhadap LH. Salah satu bagian dari dokumen UKL-UPL yang tergolong penting tetapi tidak masuk dalam peraturan mutlak adalah rona lingkungan awal. Informasi mengenai rona lingkungan awal ini perlu karena penjabarannya justru kelak akan berguna terutama bagi pemrakarsa kegiatan apabila di kemudian hari mendapatkan tuntutan terkait dengan LH. Adapun yang dicantumkan dalam bagian ini secara umum adalah kondisi topografi dan geografi, pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi kesehatan masyarakat. Belajar dari proyek buku ini, saya mendapatkan suatu pemahaman bahwa pemerintah tatkala memberikan izin pada dunia usaha atau aktivitas yang ada kaitannya dengan LH mau tak mau mereka memetakan banyak hal. Itulah sebabnya mengapa kesan penerbitan izin di negeri ini kesannya bertele-tele. Salah satu sebabnya, ya mungkin ini juga. Tetapi, membaca lebih lanjut tentang prosedur UKL-UPL yang sedemikian spesifik dan menuntut pula keterlibatan jejaring instansi terkait, saya mendapatkan satu kenyataan betapa ketatnya peraturan terkait lingkungan sudah ditetapkan dari awal. Senyatanya, keberadaan dokumen UKL-UPL tidak hanya urusan instansi lingkungan hidup. Dari menyimak

13629145571616074943
13629145571616074943

per proyek pembuatan buku ini saya mendapatkan bahwa per kegiatan, entah itu industri kecil atau besar atau hanya rumahan (mungkin) perlu membuat dokumen UKL-UPL. Sebagai contoh, buku panduan yang saya garap spesifik mengarah pada kegiatan-kegiatan yang potensi kerusakan lingkungannya tergolong besar. Sebutlah soal perkebunan kelapa sawit, potensi lingkungan yang terjadi ada kemungkinan seperti tanah longsor, banjir, terkait soal pembalakan liar atau penggunaan hutan lindung untuk hal ini, meski dengan alasan untuk peningkatan ekonomi warga sekitar atau secara lebih luas meningkatkan pemasukan negara [?] Apalagi jika itu dibuat dalam format “kebun” kelapa sawit. Atau seperti “industri” elektroplating yang limbah cair atau limbah padat tergolong, kalau menurut saya, tinggi. Lalu, seperti “industri” pembuatan celana jeans yang saya pernah menyaksikan limbah cairnya malah dibuang ke sungai. Melihat apa yang saya “temukan” di akhir, tampaknya soal limbah semacam itu justru lebih banyak dihasilkan oleh “industri-industri” rumahan yang saya sendiri tidak tahu apakah usaha-usaha ini diperhatikan oleh instansi terkait. Belum lagi soal pengurusan dokumen UKL-UPL yang saya perhatikan (mungkin) tidak begitu tersosialisasikan dan tidak populer terutama untuk “industri-industri kecil”. Terkait dengan dokumen UKL-UPL sendiri, bisa dikata dokumen ini sudah maksimal memberikan penjabaran seperti apa sebaiknya aktivitas pemrakarsa dikerjakan sedemikian rupa untuk meminimalisir segala hal yang terkait dengan LH. Begitu juga soal pemeriksaan dokumennya, dari buku panduan ini terjabarkan seperti apa pemeriksaan sewajarnya dilakukan. Hanya saja, kita memang tidak tahu diluar ini apakah ada kongkalikong antara pemrakarsa atau instansi terkait soal pelolosan izin kegiatan pemrakarsa atau pelaku usaha. Padahal, dari dokumen yang disetujui saja sudah terlihat potensi dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Melihat pemberitaan akhir-akhir ini terkait dengan lingkungan hidup tampaknya banyak kalangan yang cenderung mengabaikan potensi dampak LH yang kemungkinan dapat terjadi. Ambil contoh, pengelolaan tambang (atas nama) rakyat yang mengabaikan akibat-akibat yang ditimbulkan pasca mereka membuat lubang-lubang galian. Belum lagi soal remeh temeh, seperti pembuatan jalan tol di pinggiran kota Jakarta, saya ambil contoh, pengerjaannya menyisakan polusi debu yang tentunya mengganggu aktivitas warga sekitar. Sepengalaman saya, untuk yang terakhir ini, tiap pagi warga menyaksikan sisa-sisa jatuhan tanah yang dipindahkan (mungkin) oleh truk-truk angkutan pada malam hari tetapi tidak disiram atau dibersihkan lagi di aspal-aspal jalanan yang dilalui. Belum lagi aspal-aspal yang meluruh, rusak, akibat tonase berat truk-truk itu menyebabkan moda transportasi ringan yang lewat dijalan (mobil/motor pribadi, angkot, bis angkutan) harus berhati-hati berjalan. Menyikapi hal-hal di atas sebenarnya sudah sudah sewajarnyalah instansi-instansi yang terlibat benar-benar turut mengawasi jalannya aktivitas usaha yang erat berhubungan dengan LH. Jangan sampai instansi-instansi ini hanya menerima/memberi “tukar guling” yang saling menguntungkan seraya meloloskan begitu saja potensi-dampak yang terkait dengan pencemaran LH. Meski saya masih positive thinking tetap saja ada celah dimana pelaku usaha abai pada LH. Adapun dokumen UKL-UPL tetap hanya menjadi dokumen LH belaka apabila pihak-pihak terkait tidak benar-benar melaksanakan pedoman-pedoman yang tercantum dalam dokumen tersebut hanya karena berharap perizinan kegiatan/usaha keluar dan menutup mata terhadap potensi kerusakan LH di belakang hari.


  • 0

Pembangunan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Wajib punya Amdal

Category : Uncategorized

Salah satu bangunan dalam proyek pembangunan sarana prasaranan wisata alam di Resort Situ Gunung, Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).


SUKABUMI, KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat kembali menyoroti pembangunan sarana prasarana pendukung wisata alam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di wilayah Sukabumi, Jawa Barat.Kali ini, lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan hidup berjejaring nasional ini menyoroti pembangunan sarana prasarana di wilayah Resort Situgunung, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit.Terlebih lagi saat ini telah diketahui terjadi penebangan belasan pohon dalam pembangunan sarana prasarana pendukung wisata alam tersebut. Penebangan pohon dilakukan pihak Balai Besar TNGGP di zona pemanfaatan.Walhi menyatakan pembangunan sarana prasarana pendukung wisata alam di taman nasional itu wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2012 tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL.Pasal 3 (1) rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan: a. di dalam kawasan lindung; dan/atau b. berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Amdal. (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”Dalam lampiran III tersebut ada 20 yang masuk kawasan lindung, salah satunya taman nasional,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan kepada Kompas.com, Selasa (7/8/2018) malam.”Jadi pembangunan di zona pemanfaatan juga tetap wajib Amdal. Karena di dalam kawasan konservasi,” sambungnya.Meskipun, lanjut dia, pembangunan sarana prasarana itu digadang-gadang sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi atau sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Konservasi Hayati) serta turunannya.”Permen LH Nomor 12 tahun 2012 itu justru memperkuat UU Konservasi (UU No 5/1990) dalam aspek teknis,” ujar dia.Menurut Dadan bila di dalam kawasan konservasi itu akan dimanfaatkan sebagai obyek wisata alam seharusnya tidak mengubah bentang alam, dan mengganggu atau merusak ekosistem. Apalagi membangun sarana prasarana baru.”Meskipun di zona pemanfaatan, betonisasi itu seharusnya tidak ada, setiap pembangunan harus mengikuti bentang alam yang ada dan benar-benar dari alam bukan dengan muncul sarana baru,apalagi sampai menebang pohon,” harapnya.”Kami tetap menolak wisata alam di dalam kawasan konservasi yang merusak seperti itu,” lanjut dia.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNGGP, Wasja menjelaskan pembangunan sarana prasarana wisata alam di Resort Situgunung sudah sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Pembangunan fisik ini semuanya berlokasi di zona pemanfaatan. “Pembangunan ini peruntukannya untuk pengembangan wisata dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelas Wasja kepada wartawan selesai menerima perwakilan Walhi Jabar di Resort Situgunung, Selasa sore. Dia menuturkan sepanjang aktivitas di dalam kawasan TNGGP sudah tertuang dalam rencana pengelolaan, tentunya sejak awal sudah dilakukan kajian teknis. “Kajian teknis ini merujuk pada tiga pilar, yakni perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan,” tutur dia. Terkait Amdal, lanjut dia harus dipilah. Namun bukan berarti tidak perlu membuat dokumen Amdal. Karena Amdal itu sendiri merupakan studi kelayakan. Harus dilihat juga dua undang-undang yaitu UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Kedudukan kedua undang-undang ini setara, masing-masing mempunyai ruang gerak tersendiri,” kata Wasja. “Menurut saya konservasi dari sisi legal formal sudah melebih Amdal. Karena apapun yang ada di dalam konservasi tetap unsur pelestarian keberlanjutan itu yang dikedepankan,”ucap dia. Wasja menerangkan di Resort Situ Gunung ini terdapat dua kegiatan fisik. Pertama pembangunan sarana prasarana wisata alam yang dilaksanakan oleh TNGGP dan kedua pembangunan jembatan gantung, sarana di Curug Sawer yang dilaksanakan dengan pola kerjasama 5 tahunan yaitu PT Fontis Aqua Vivam (FAV). “Pembangunan fisik oleh PT Fontis bersifat kerjasama, makanya kami sebut sebagai mitra. Karena nantinya bangunan fisik seperti jembatan gantung akan diserahkan kepada negara, dalam hal ini TNGGP,” terangnya. “Jadi tidak benar kami melakukan perusakan. karena fungsi kami melakukan perlindungan dan pengamanan sesuai amanat PP Nomor 45 tahun 1996 tentang perlindungan hutan,” sambung dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Pembangunan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Wajib punya Amdal “, https://travel.kompas.com/read/2018/08/08/190500627/pembangunan-di-taman-nasional-gunung-gede-pangrango-wajib-punya-amdal-.
Penulis : Kontributor Sukabumi, Budiyanto
Editor : Wahyu Adityo Prodjo


  • 0

Jakarta Selatan Peroleh Rp 2,1 Miliar dari Denda Pelanggaran IMB

Category : Uncategorized

Persidangan Yudistisi di Pengadilan Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang yustisi atau pelanggaran ringan bagi 433 pelanggar izin mendirikan bangunan (IMB) di Jakarta Selatan, Jumat (23/11/2018) lalu.Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Sudin Citata) Jakarta Selatan, Syukria mengatakan, para pelanggar itu didata dari hasil penyisiran dan pengawasan selama setahun terakhir. Dari sidang yustisi itu, total denda pelanggaran yang berhasil dikumpulkan sekitar Rp 2,1 miliar.”Tahun ini ada 432 pelanggar IMB yang kami ajukan. Denda maksimal Rp 50 juta dan denda minimal sekitar Rp 2 juta,” kata Syukria, saat dikonfirmasi, Senin (26/11/2018).

Syukria, mengatakan para pelanggar umumnya melanggar jarak bebas samping dan jarak bebas belakang bangunan dengan melanggar garis sepadan bangunan (GSB). “Yustisi ini tidak menghilangkan tindakan penertiban terhadap bangunannya. Jadi kalau melanggar lagi tetap akan kami tindak,” ucap Yukria. Sementara Kepala Seksi Penindakan Suku Dinas Citata Jaksel, Bonar Ambarita menambahkan, total denda dari pelanggaran IMB tahun ini mengalami peningkatan dari tahun lalu yakni Rp 1,7 miliar. Ia menegaskan bagi pelanggar yang menolak membayar denda tersebut bisa diancam kurungan penjara selama tiga bulan. “Ini sebagai efek jera agar masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku,” ujar dia.


08111599899
WhatsApp WhatsApp us