1. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Pemerintah melalui Kementrian Energi Dan Sumber Daya Masnusia telah menerbitakn Peraturan baru Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM No.34/2017”). Permen ESDM No.34/2017 menggantikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen ESDM No.24/2012) telah dinyatakan dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku.

Permen No.24/2012 ini dahulunya sebagai dasar hukum untuk diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Jasa Pertambangan. SKT inilah yang menjadi legalitas izin Usaha yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang melakukan kegiatan secara terus-menerus di lokasi tambang, salah satunya misalnya pada bidang usaha jasa konsultasi manajemen dll.

Namun, dengan pemberlakuan Permen ESDM No.34/2017 maka SKT Jasa Pertambangan sebagai legalitas untuk kegiatan usaha jasa pertambangan non inti sudah dinyatakan tidak berlaku karena bidang usaha jasa pertambangan non inti sudah dihapus.

Permen ESDM No.34/2017 juga mengatur perubahan mengenai bidang usaha tertentu yang dapat memiliki IUJP, yang mana bidang usaha tersebut hanya terbatas pada kegiatan jasa penunjang tertentu saja.

Adapun bidang usaha jasa penunjang tertentu tersebut misalnya, untuk Konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan terbatas di bidang usaha penyelidikan umum, Ekplorasi, Studi kelayakan, Konstruksi pertambangan, pengangkutan, Lingkungan pertambangan, Pascatambang dan reklamasi, dan Keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan untuk konsultasi dan perencanaan terbatas dibidang usaha Penambangan; atau Pengolahan dan pemurnian saja.

Kegiatan usaha jasa pertambangan inti dikelompokkan atas:

  1. Jenis
  2. Bidang, dan
  3. Subbidang

Jenis Kegiatan inti dibagi atas:

  1. Konsultasi
  2. Perencana, dan
  3. Pelaksana

Bidang kegiatan inti dibagi atas:

  1. Penyelidikan Umum
  2. Eksplorasi
  3. Studi Kelayakan
  4. Konstruksi Pertambangan
  5. Pengangkutan
  6. Pengelolaan Lingkungan Pertambangan
  7. Pasca Tambang dan Reklamasi
  8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
  9. Penambangan
  10. Pengolahan dan Pemurnian
  11. Penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup
  12. serta Penambangan Mineral Aluvial

Sesuai dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang “Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal”, penerbitan IUJP telah dilimpahkan oleh Menteri ESDM kepada Kepala BKPM.

Oleh karena itu, permohonan IUJP ditujukan kepada Kepala BKPM. Untuk dapat melayani perizinan dari aspek teknis, Ditjen Minerba memperbantukan beberapa staf untuk melayani permohonan IUJP kepada BKPM.


08111599899
WhatsApp WhatsApp us